TribunBangsa, Jakarta - Dilansir dari Kompas.com, Rabu (19/7/2017). Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Lantas, apa tanggapan Presiden Joko Widodo terkait pencabutan itu?

"Yang hari ini sudah diputuskan, ya itu," ujar Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).

Baca Juga:

Menkominfo: Mohon Maaf, Facebook dan YouTube Terpaksa Harus Ditutup

Saat ditanya organisasi kemasyarakatan apa lagi yang bakalan dicabut status badan hukumnya oleh Kemenkumham, Jokowi tidak menjawab secara lugas.

"Kita bicara satu-satu," ujar dia.

Jokowi menegaskan kembali bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang menjadi dasar pencabutan status badan usaha sebuah ormas, tidak dikeluarkan secara asal-asalan. Pemerintah sudah mengkaji penerapannya sejak lama.

Pemerintah menerima banyak masukan dari sejumlah kalangan, mulai dari pakar hukum, ulama hingga masyarakat sebelum menerbitkan Perppu itu.

"Kan sudah disampaikan bahwa pemerintah mengkajinya itu sudah lama, mengamati lama, masukannya juga dari banyak kalangan. Dari ulama, masyarakat. Ya, keputusannya seperti apa yang diputuskan pada hari ini," ujar dia.

Baca Juga:
HTI Tuding Rezim Jokowi Otoriter

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris sebelumnya mengatakan, pencabutan status badan hukum HTI telah melalui pertimbangan matang berdasarkan fakta yang dihimpun.

Pemerintah menganggap ideologi ormas HTI tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dalam AD/ART yang diajukan, HTI mencantumkan ideologi mereka adalah Pancasila.

Fakta di lapangan, menurut pemerintah, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. HTI dianggap mengingkari AD/ART sendiri.

Namun, Freddy tidak menjabarkan data apa saja yang dimiliki pemerintah terkait penyimpangan HTI.

Baca Juga